Nusron Wahid: HTI Memang Sudah Nyata-nyata Tidak Setuju Pancasila

Akunews.com | Politikus Partai Golkar Nusron Wahid menilai pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) wacana Ormas memang keputusan yang pahit dan tidak populer. Namun , keputusan itu harus diambil pemerintah dan harus didukung , alasannya yaitu apa yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan ideologi negara , yakni Pancasila.

Nusron Wahid: HTI Memang Sudah Nyata-nyata Tidak Setuju Pancasila “HTI memang sudah nyata-nyata tidak setuju Pancasila. Itu dibuktikan dari acara kampanye khilafah dan sistem yang mau dibangun mereka ,” kata Nusron di Jakarta , Rabu , 19 Juli 2017.

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga mantan Ketua Umum GP Ansor itu mengatakan , Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yaitu konsensus segenap elemen bangsa yang turut berjuang dengan keringat serta tetesan darah untuk memerdekakan bangsa ini. Karena itu , saat Pancasila sebagai dasar negara dirongrong oleh sebuah organisasi , pemerintah harus mengambil tindakan tegas.

Apalagi , kata dia , pihak yang merongrong itu yaitu organisasi transnasional yang terang tidak memiliki andil sama sekali dalam usaha bangsa ini. 

“HTI bukan ormas yang tumbuh dan besar di Indonesia , tetapi tumbuh di luar. Hanya alasannya yaitu beroperasi di Indonesua , diberi nama Hizbut Tahrir Indonesia ,” ujarnya.

Jadi , lanjut Nusron , Hizbut Tahrir (HT) merupakan organisasi transnasional yang datang ke Indonesia dengan membawa nilai-nilai yang tidak cocok dengan Indonesia. 

“Siapa yang bilang HTI tumbuh dan besar di Indonesia. Dia organisasi ajaib yang memaksakan tujuan di Indonesia. Padahal , organisasi itu ditolak di mana-mana. Jangan hingga anak-anak kita dibiarkan diracuni oleh anutan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan ,” kata Nusron.

Intinya , ujar Nusron , siapa pun dan organisasi apa pun , saat hidup di tanah Indonesia harus mengikuti semua aturan yang berlaku , bukan malah mengkafirkan pemerintah dan menolak ideologi Pancasila. 

“Kalau kemudian ada organisasi yang dengan nyata-nyata menolak Pancasila , menuding pemerintah toghut , dan mengkafirkan demokrasi , lalu saat dibubarkan berteriak-teriak demokrasi dan HAM , itu bagaimana? Apa pemerintah harus membisu saat ada kegentingan di mana ideologi bangsa ini dirongrong?” tuturnya.

Untuk itu , Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I tersebut mengajak semua pihak untuk mendukung dan melihat secara positif apa yang dilakukan pemerintah terkait pembubaran HTI. Langkah itu semata-mata untuk menyelamatkan ideologi Pancasila dari rongrongan sebuah organisasi.

(by/beritasatu)

Artikel terkait: