Kasus Suap Proyek di Kementerian PUPR KPK Tahan Politisi PKS Yudi Widiana

Akunews.com |
Kasus Suap Proyek di Kementerian PUPR , KPK Tahan Politisi PKS Yudi Widiana
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Yudi Widiana Adia , Rabu , 19 Juli 2017.

Yudi yang berstatus tersangka kasus suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) , sebelumnya tidak ditahan semenjak ditetapkan sebagai tersangka awal Februari 2017.

Yudi dikala ini resmi menjadi tahanan KPK. Setelah menjalani pemeriksaan hari ini , Yudi terlihat keluar dari gedung KPK memakai baju rompi oranye khas tahanan KPK.

Kepada awak media , dia mengaku senang kasusnya akan segera diadili.

"Saya senang untuk segera diadili ," kata Yudi , sembari berjalan menuju kendaraan beroda empat tahanan , di gedung KPK , Kuningan , Jakarta , Rabu , 19 Juli 2017.

Yudi mengatakan , dirinya menjadi korban pencatutan nama dalam kasus ini. Mengenai siapa yang mencatut dirinya , Yudi meminta untuk melihat nanti dipersidangan.

"Saya sudah jelaskan kepada penyidik bahkan secara terang benderang. Siapa pencatutnya nanti dilihat di pengadilan ," ujar Yudi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan , Yudi akan ditahan di rutan cabang KPK.

"YWA ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur ," ujar Febri.

Yudi telah ditetapkan sebagai tersangka semenjak awal Februari 2017. Ia diduga mendapatkan uang lebih dari Rp 4 miliar dari pengusaha So Kok Seng alias Aseng.

Menurut jaksa , uang yang diberikan Aseng ditujukan biar Yudi mengupayakan proyek-proyek dari jadwal aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu , uang diberikan biar mantan Wakil Ketua Komisi V DPR itu menyepakati Aseng dan pengusaha lainnya , ialah Abdul Khoir , dipilih menjadi pelaksana proyek tersebut.

Yudi telah berulang kali diperiksa dalam penyidikan di Gedung KPK dan bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun , Yudi selalu membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Yudi disangka melanggar Pasal 12 aksara a atau Pasal 12 aksara b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 wacana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(malin/kompas.com)

Artikel terkait: