Gugatan ke PTUN Tak Hentikan Pembubaran HTI

Akunews.com | Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemkumham) mencabut surat keputusan (SK) pengesahan badan hukum perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Dengan keputusan ini , HTI dinyatakan bubar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 wacana Perubahan atas UU 17 Tahun 2013 wacana Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Pembubaran ini tetap berlaku , meski HTI melalui kuasa hukumnya , Yusril Ihza Mahendra menggugat keputusan tersebut.

Gugatan ke PTUN Tak Hentikan Pembubaran HTI Bayu Dwi Anggono , Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember menyatakan , tindakan pemerintah mencabut status badan hukum HTI bukanlah tindakan tidak demokratis dan sewenang-wenang. Hal ini lantaran HTI memiliki hak untuk melaksanakan upaya hukum bila keberatan dengan keputusan tersebut. Salah satunya dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara mirip yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 51/2009 wacana Pengadilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).

"Aturan ini mengatur orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata perjuangan negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan biar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ," kata Bayu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta , Rabu , 19 Juli 2017.

Namun , Bayu menegaskan , gugatan HTI ini tidak menghalangi keputusan pencabutan badan hukum ormas tersebut. Menurutnya , Pasal 67 ayat (1) UU Peratun menyatakan , gugatan terhadap keputusan tata perjuangan negara tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan badan atau pejabat tata perjuangan negara serta tindakan badan atau pejabat tata perjuangan negara yang digugat.

"Artinya status HTI per Rabu 19 Juli 2017 setelah adanya keputusan pencabutan status badan hukum oleh Kementerian Hukum ini yaitu bubar dan tidak dapat lagi melaksanakan acara keormasan atas nama Ormas HTI ," tegasnya.

Bayu menjelaskan , keputusan Ditjen AHU Kemkumham mecabut status badan hukum HTI telah memiliki landasan hukum baik segi formil maupun materiil. Dari segi formil , tindakan pencabutan ini berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 wacana Perubahan atas UU 17 Tahun 2013 wacana Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Selain itu , Bayu juga menegaskan , pencabutan status badan hukum HTI ini tidak melanggar HAM terutama kebebasan berserikat , berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diakui dan dijamin dalam UUD 1945. Hal ini lantaran HAM untuk bebas berserikat , berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dalam pelaksanaannya haruslah diletakkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi insan orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat , berbangsa , dan bernegara.

"Selain itu pelaksanaan HAM di Indonesia juga wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin legalisasi serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan budpekerti , nilai-nilai agama , keamanan , dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ," paparnya.

Sedangkan dari aspek formil , pembubaran HTI juga telah terpenuhi berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Perppu Ormas. Aturan tersebut memperlihatkan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap ormas yang menganut , mengembangkan , serta mengembangkan pedoman atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Jenis sanksi administratif dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu Ormas berkategori alternatif kumulatif yaitu jenis pemberian sanksi yang penjatuhannya mampu melalui semua tahapan atau memilih hanya salah satu jenis tahapan sanksi dari ketiga pilihan sanksi yang ada yaitu peringatan tertulis; penghentian kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

"Dengan demikian pemberian sanksi administratif kepada HTI berupa pencabutan status badan hukum tanpa melalui sanksi tahapan peringatan tertulis dan penghentian kegiatan yaitu kewenangan penuh kementerian hukum dengan mendasarkan pada fakta , kondisi dan kebutuhan yang ada ," katanya.

Bayu memastikan , dari aspek materiil , pencabutan status hukum HTI merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan mengingat telah mendasarkan kepada ketentuan Pasal 59 ayat (4) karakter c Perppu Ormas. Dalam aturan tersebut disebutkan larangan ormas untuk menganut , mengembangkan , serta mengembangkan pedoman atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara , kampanye dan kegiatan HTI selama ini yaitu ingin mengganti NKRI , mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945 mengingat kegiatan politik dari HTI yaitu mengusung ideologi khilafah.

"Konsep khilafah , secara garis besar bersifat transnasional , yang berorientasi mentiadakan nation state , negara bangsa , untuk mendirikan pemerintahan tersendiri yang lebih luas lagi. Ditambahkan lagi fakta bahwa 20 negara termasuk negara-negara Islam di dunia , yang penduduknya secara umum dikuasai Islam pun sudah melarang mirip Turki , Arab Saudi , Pakistan , Mesir , Yordania , Malaysia ," katanya.

(by/beritasatu)

Artikel terkait: