Rizieq Minta Rekonsiliasi, Wiranto: Tidak Ada Istilah Rekonsiliasi

Menkopolhukam Wiranto

Baru-baru ini imam Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta pemerintah Indonesia melakukan rekonsiliasi atau tindakan pemulihan hubungan dengan kalangan ulama di Indonesia. Hal ini kemudian ditanggapi dengan tegas oleh Menkopolhukam Wiranto.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memenuhi permintaan itu karena porsinya tidak tepat. Rizieq hingga saat ini masih berada di Arab Saudi dan belum memenuhi panggilan Kepolisian Daerah Metro Jaya itu

"Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat ya. Itu antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah, itu namanya rekonsiliasi. Tapi, warga negara dengan warga negaranya itu tidak ada istilah rekonsiliasi. Kurang tepat," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 20 Juni 2017.

Menurut Wiranto, daripada meminta rekonsiliasi, lebih baik Rizieq fokus pada proses hukum yang saat ini dihadapinya, salah satunya adalah kasus dugaan chat mesum bermuatan pornografi.

Wiranto berpesan bahwa mekanisme hukum di Indonesia adil. Bila Rizieq terbukti tidak bersalah maka mekanisme hukum di Indonesia juga bisa memberi keputusan yang adil kepada Rizieq.

"Hukum itu kan ada celah-celah yang dapat dilakukan satu langkah-langkah koordinasi. Hukum pidana ada, hukum perdata juga ada," lanjut Wiranto.

"Ada ruang-ruang untuk bagaimana adanya satu kesepakatan-kesepakatan yang mengarah para proses hukum itu sendiri. Tapi bukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu antara rakyat dengan pemerintahnya kan tidak ada."

Artikel terkait: