Jusuf Kalla: DPR Boleh Saja Evaluasi KPK yang Terlalu Aktif Operasi Tangkap Tangan

Jusuf Kalla
Situasi yang semakin panas antara DPR dan KPK terkait Pansus Hak Angket, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Kalla menganggap kedua lembaga tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.


"Tidak ada masalah. Saya kira masing masing menjalankan tugasnya dengan baik," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (21/6). "Bahwa ada evaluasi, ya setiap lembaga yang sudah berjalan perlu terus menerus dievaluasi," tambahnya, seperti dilansir dari Antara.

JK mengatakan bahwa sebagai pembuat undang-undang, DPR boleh saja mengevaluasi KPK, tapi ini tidak berarti mengurangi haknya. "Mungkin ada hal yang lebih tinggi disesuaikan, itu hak DPR dari sisi pembuat undang-undang. Pemerintah tentu menjaga tujuan utamanya pemberantasan korupsi tetap jalan tapi evaluasi perlu dilakukan," ujar Kalla.

Namun, JK tetap yakin bahwa hak angket DPR terhadap KPK bukan bertujuan untuk melemahkan kewenangan lembaga antirasuah tersebut. "Evaluasi UU, DPR kan berhak membikin UU, mengevaluasi UU itu hak DPR dan pemerintah. Silakan tapi itu bukan berarti melemahkan KPK," terangnya.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Jusuf Kalla menanggapi perseteruan DPR melalui Pansus Hak Angket yang ingin mendatangkan mantan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dalam rapat Pansus, namun tidak dikabulkan oleh KPK. Menurut KPK pemanggilan orang yang sedang diproses dalam penyelidikan dan penyidikan berpotensi menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi.

Sedangkan Pansus Hak Angket tetap akan mendatangkan Miryam dengan pemanggilan paksa karena hal tersebut diatur dengan Pasal 204 ayat 3 UU MD3, menyebut Panitia Angket dapat melakukan pemanggilan secara paksa dengan bantuan kepolisian.

"Tentu Kami memahami ketentuan yang berlaku, namun demikian hal tersebut tidak serta merta pihak kepolisian tidak dapat membantu Pansus Angket untuk memanggil Miryam," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska.

Menurut Risa, Polri tetap bisa memanggil paksa Miryam S Haryani untuk kepentingan rapat Pansus, walaupun ketentuan itu tidak diatur dalam KUHAP. Lebih lanjut Risa menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 204 tersebut, Kepolisian hanya membantu dan memfasilitasi pemanggilan tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus mengeluarkan Peraturan Kapolri terkait pemanggilan paksa Miryam jika tidak diizinkan KPK sebanyak tiga kali.

Artikel terkait: