Djarot Ke Kantor Menggunakan Taksi, Kenapa?

Ada satu pemandangan yang cukup menarik di Balai Kota Jumat, 2 Juni 2017 kemarin, pemandangan tersebut mencuri perhatian warga dan juga rekan-rekan wartawan yang biasa menunggu Beliau tiap pagi. Pasalnya, Djarot yang biasanya diantar dengan menggunakan mobil dinas dengan kawalan motor, datang dengan menggunakan Taksi.

Dengan senyuman khasnya, beliau menjawab pertanyaan rekan-rekan wartawan mengapa beliau menggunakan taksi dan bukan mobil dinas. "Ini adalah jadwal Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk wajib menggunakan transportasi umum untuk berangkat ke kantor pada hari Jumat pekan pertama setiap bulan," jawab beliau.

Beliau mengaku nyaman mempergunakan taksi sebagai moda transportasi untuk berangkat dari rumahnya, alasan memutuskan naik taksi pun lantaran transportasi umum seperti bus Transjakarta tidak melewati rumah dinasnya yang bertempat di Taman Suropati, Jakarta Pusat. Selama perjalanan ke Balaikota DKI Jakarta, bekas walikota Blitar ini juga menceritakan sebagian perbicangannya dengan sopir taksi.

Mulai dari bertanya rumahnya di mana, dan sudah berapa lama menjadi sopir taksi, dijawab empat tahun. Bapak Supir ini ternyata agak grogi juga. "dia menceritakan sewaktu pilkada dia bilang milih saya. Terus saya tanya, loh kenal saya? kenal, kan bapak pak Djarot," ujar bapak supir tersebut.

Peraturan menggunakan transportasi umum kepada pegawai negeri sipil pemprov DKI Jakarta tersebut tertulis didalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 150 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pada 30 Desember 2013.

Dalam Instruksi Gubernur ini tertulis para pejabat dan pegawai negeri sipil di lingkungan DKI dilarang membawa kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua maupun roda empat ke tempat kerja setiap hari Jumat di minggu pertama tiap bulannya.

Ingub tersebut berlaku kepada sekretaris daerah, deputi, asisten sekertaris daerah, inspektur, kepala badan, wali kota, bupati, kepala dinas, kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sekretaris DPRD, kepala biro, asisten deputi, sekretaris Korpri, direktur RSUD, direktur RSKD, kepala sudin, kepala UPT, camat, dan lurah dan diinstruksikan juga kepada bawahannya. Solusinya, mereka ke kantor menggunakan angkutan umum, dan mereka juga dilarang untuk menggunakan kendaraan dinas berpelat merah

Artikel terkait: