Ada 7 Provinsi Belum Selesai Membahas Anggaran Pilkada 2018


Pada Jumat (2/6) lalu, Badan Pengawas Pemilu menyampaikan masalah anggaran untuk persiapan Pilkada 2018 mendatang kepada Menteri Koordinator, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

Disebutkan bahwa pembahasan anggaran pengawasan Pilkada 2018 di 7 daerah masih belum selesai. Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan bahwa hingga saat ini baru 10 provinsi yang telah setuju dengan anggaran Pilkada 2018 mendatang.

"Mudah-mudahan nanti secepatnya akan selesai pembahasan. Untuk yang (anggaran di tingkat) kota masih banyak yang belum, masih ada sekitar 45 kabupaten/kota masih pembahasan" ungkap Abhan di kantor Menko Polhukam, Jakarta.

Anggaran pengawasan Pilkada 10 Provinsi yang sudah disepakati Pemda dan Bawaslu setempat diantaranya adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Maluku, Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Ada 4 Provinsi yang masih melakukan pembahasan mengenai anggaran, yaitu Provinsi Lampung, Bali, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Sedangkan 3 Provinsi yang belum membahas mengenai anggaran pengawasan adalah Provinsi Papua, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan target penyelesaian pembahasan anggaran pengawasan Pilkada 2018 adalah September mendatang. Batas waktu ini diberlakukan bersamaan dengan dibentuknya panitia pengawasan di tingkat kabupaten/kota. Pilkada 2018 mendatang akan dilangsungkan pada 27 Juni 2018.

Berdasarkan draft PKPU mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan, rekapitulasi hasil Pilkada di tingkat Kabupaten/ kota dan Provinsi akan dilakukan pada 4-9 Juli 2018. Proses persiapam Pilkada 2018 akan dilakukan mulai tanggal 14 Juni 2017, dan selesai pada bulan Oktober 2017.

Artikel terkait: